UMP 2018 Kembali Naik, Berapa Kenaikan UMR DKI Jakarta 2018?

UMR DKI adalah Upah Minimum Regional Daerah Khusus DKI Jakarta yang kini telah berganti nama menjadi UMP dan UMK. UMP ditetapkan langsung oleh gubernur sementara UMK ditetapkan oleh gubernur atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi dari Walikota atau Bupati.

UMR DKI Jakarta 2018  memang selalu menjadi sorotan dari berbagai kalangan. Karena UMR DKI Jakarta memang menjadi patokan untuk daerah seluruh Indonesia. Meskipun sebenarnya UMR DKI Jakarta 2018  bukanlah menjadi UMR terbesar dibandingkan wilayah Bekasi dan Serang. Tahun 2017, UMR DKI Jakarta diputuskan dengan angka sebesar Rp3.355.750 penetapan angka UMP lebih familiar UMR DKI Jakarta tersebut mengikuti mekanisme yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

UMR Jakarta sendiri tidak menduduki nilai tertinggi  dibandingkan dengan UMR Karawang dan di Bekasi yang mencapai Rp3,6 juta.  Berdasarkan UMP atau UMR 2018 ada 4 provinsi yang mengalami kenaikan UMP di atas 8,71% yakni Papua Barat 10,14%, Nusa Tenggara Barat 11,88%, Nusa Tenggara Timur 8,85% dan Maluku 15,44%.. Meskipun mengalami kenaikan UMR di 4 provinsi namun bisa mencapai angka kebutuhan hidup layak (KLH).

UMP atau UMR DKI Jakarta ini berlaku untuk semua pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari setahun dan yang berdomisili tempat kerjanya di wilayah provinsi DKI Jakarta. Upah minimum provinsi juga hanya berlaku jika upah minimum Kabupaten atau Kota tidak ditetapkan.

Berapa UMP atau UMR DKI Jakarta 2018 yang ditetapkan Gubernur Anies Baswedan?

UMR DKI JakartaMenteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhaikiri baru saja menetapkan Upah Minimum Provinsi tahun depan dengan kenaikan 8,71%. Kenaikan ini telah diumukan serentak pada 1 November 2017. Lalu berapa kenaikan UMP atau UMR DKI Jakarta 2018?

Gubernur baru DKI Jakarta telah menetapkan UMP atau UMR DKI Jakarta 2018 yaitu Rp3.648.035. UMR DKI Jakarta 2018 tersebut dihitung berdasarkan inflasi nasional 3,72% pertumbuhan ekonomi sebesar Rp4,99% dan keunikan UMP yang ditetapkan Menteri Ketenagakerjaan sebesar 8,71%. Dibandingkan tahun lalu UMP atau UMR DKI 2018 lebih tinggi karena tahun lalu UMR DKI hanya Rp3.355.750.

Penetapan UMP atau UMP DKI Jakarta 2018 melibatkan tiga unsur yang terlibat yakni pengusaha, pemerintah dan buruh. Untuk penetapan UMR sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan batas di setiap daerah.

Cara menghitungnya UMR DKI Jakarta seperti ini

UMP atau UMR 2018

= (UMP tahun2017 x kenaikan UMP) + UMP tahun 2017

= (Rp. 3.355.750,00 x 3,72%) + Rp. 3.355.750,00

= Rp. 292.285,00 + Rp. 3.355.750,00

= Rp. 3.648.035,00

Daftar UMP atau UMR DKI Jakarta dari Tahun ke Tahun

  1. UMP atau UMR DKI Jakarta 2018 Rp. 3.648.035
  2. UMP atau UMR DKI Jakarta 2017 Rp. 3.355.750
  3. UMP atau UMR DKI Jakarta 2016 Rp. 3.100.000
  4. UMP atau UMR DKI Jakarta 2015 Rp. 2.700.000
  5. UMP atau UMR DKI Jakarta 2014 Rp. 2.441.000
  6. UMP atau UMR DKI Jakarta 2013 Rp. 2.200.000
  7. UMP atau UMR DKI Jakarta 2012 Rp. 1.529.150
  8. UMP atau UMR DKI Jakarta 2011 Rp. 1.290.000
  9. UMP atau UMR DKI Jakarta 2010 Rp. 1.118.000
  10. UMP atau UMR DKI Jakarta 2009 Rp. 1.069.900
  11. UMP atau UMR DKI Jakarta 2008 Rp. 972.600
  12. UMP atau UMR DKI Jakarta 2007 Rp. 816.100
  13. UMP atau UMR DKI Jakarta 2006 Rp. 819.100
  14. UMP atau UMR DKI Jakarta 2005 Rp. 711.800
  15. UMP atau UMR DKI Jakarta 2004 Rp. 671.600
  16. UMP atau UMR DKI Jakarta 2003 Rp. 631.600
  17. UMP atau UMR DKI Jakarta 2002 Rp. 591.300
  18. UMP atau UMR DKI Jakarta 2001 Rp. 426.300
  19. UMP atau UMR DKI Jakarta 2000 Rp. 286.000
  20. UMP atau UMR DKI Jakarta 1999 Rp. 231.000
  21. UMP atau UMR DKI Jakarta 1998 Rp. 198.500
  22. UMP atau UMR DKI Jakarta 1997 Rp. 172.500

 Acuan Pemprov DKI dalam menetapkan UMP atau UMR DKI 2018 yaitu

  • PP 78 2015 yakni hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dibuat oleh Badan Pengupahan atas permintaan wakil Gubernur Pekan lalu.
  • Pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2016 sampai dengan Triwulan II 2017 sebesar 4,99 persen dan inflasi tahunan per September 2017 sebesar 3,72 persen.
  • Berdasarkan komponen transportasi, sewa rumah dan listrik.

UMP DKI Tertinggi Dibandingkan dengan Ibu Kota Lain di Asia

UMR DKI Jakarta 2018Dibandingkan dengan Kuala Lumpur dan Beijing, UMR DKI Jakarta masih lebih tinggi. UMR DKI Jakarta sendiri dalam 8 tahun terakhir masih memiliki kenaikan pertumbuhan rata-rata (CAGR) hingga 13,9% di setiap tahunnya.

UMR DKI Jakarta 2018 Tertinggi di Seluruh Provinsi di Indonesia

UMP atau UMR DKI Jakarta 2018 menjadi tertinggi di seluruh Indonesia naik sekitar 9,4 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan UMR DKI Jakarta ini lebih besar dibandingkan dari yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 8,71 persen. Hal tersebut dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta agar tenaga kerja di Jakarta bisa mendapatkan kehidupan yang layak untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Namun, meski tertinggi di seluruh provinsi di Indonesia UMP atau UMR DKI Jakarta tahun 2018 lebih rendah dibandingkan dengan UMK Karawang dan Bekasi yang diprediksi akan mencapai Rp 4juta tahun depan. Saat ini saja UMK Bekasi dan Karawang mencapai Rp 3,6 juta.

Berikut Daftar UMP/UMR Jakarta 2018 dibandingkan 9 Kota Lainnya

  1. Kalimantan Tengah Naik 8,75% atau Rp. 193.998,00 dari UMP 2017 Rp. 2.227.307,00 menjadi Rp. 2.421.305,00.
  2. D.I Yogyakarta naik 8,71% atau Rp. 116.508,00 dari UMP 2017 Rp. 1.337.645,00 menjadi Rp. 1.454.154,00.
  3. Lampung naik 8,71% atau Rp. 116.225,00 dari UMP 2017 Rp. 1.908.447,00 menjadi Rp. 2.074.673,00.
  4. Sumatera Utara naik 8,71% atau Rp. 166.225,00 dari UMP 2017 Rp. 1.961.354,00 menjadi Rp. 2.132.188,00.
  5. Papua Barat naik 10,14% atau Rp. 245.500,00 dari UMP 2017 Rp. 2.421.500,00 menjadi Rp 2.667.000,00.
  6. Nusa Tenggara Barat naik 11,88% atau Rp. 193.755,00 dari UMP 2017 Rp. 1.631.245,00 menjadi Rp. 1.825.000,00.
  7. Nusa Tenggara Timur Naik 8,85% atau Rp 135.000,00 dari UMP 2017 Rp. 1.525.000,00 menjadi Rp. 1.666.000,00.
  8. Maluku naik 15,44% atau Rp. 297.220,00 dari UMP 2017 Rp. 2.266.722,00 menjadi Rp. 2.464.154,00.
  9. Kalimantan Timur Naik 8,71% atau Rp. 203.775,00 dari UMP 2017 Rp. 2.339.556,00 menjadi Rp. 2.543.331,00.

Apa Komponen UMR DKI Jakarta 2018

Hal yang menjadi komponen dalam UMR berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah adalah

Upah Pokok: Imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Tunjangan Tetap suatu pembayaran yang teratur yang berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah poko, seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perumahan tunjangan kematian, tunjangan daerah dan lain-lain. Tunjangan makan dan tunjangan transport bisa dimasukkan ke dalam komponen tunjangan tetap bila pemberian tunjangan transport tersebut dapat dimasukkan dalam komponen tunjangan tetap bila pemberian tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian atau bulanan.

Tunjangan tidak tetap : Suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport yang didasarkan pada kehadiran. Tunjangan makan dapat di maksudkan ke dalam tunjangan  tidak tetap bila tunjangan tersebut  atas dasar kehadiran.

Bagaimana Penetapan UMR DKI Jakarta 2018

Untuk menetapkan UMR DKI Jakarta maka didasarkan dari perhitungan oleh Dewan Pengupahan Daerah (DPD). DPD memiliki tim survei yang akan turun ke lapangan untuk melakukan survei untuk mencari tahu sejumlah harga kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Survei dari sejumlah kota pun diperlukan dalam provinsi tersebut untuk menjadi perwakilan untuk mengolah angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) perorangan yang belum menikah atau berkeluarga di setiap provinsi. Selanjutnya hasil dari KHL, DPD akan mengusulkan

SHARE

LEAVE A REPLY