Apa Itu UMR, UMK, dan UMP dan Apa Perbedaannya?

Bagi para tenaga kerja memang tak asing dengan istilah UMR, UMK, dan UMP. Namun secara fungsional mereka belum mengetahui apa itu UMR, UMK, dan UMP dan apa perbedaannya. Bahkan, sebagian dari tenaga kerja menganggap ketiga istilah tersebut sama padahal sangat berbeda.

Lalu Apa Itu UMR, UMK dan UMP?

UMR adalah Upah Minimum Regional yang merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Sebelum UMR dihilangkan, UMR diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum.

Baca Juga: UMP 2018 Kembali Naik, Berapa Kenaikan UMR DKI Jakarta 2018?

Apa itu UMK? UMK adalah upah minimum kota atau kabupaten yang biasanya diberikan kepada pekerja. Biasanya UMK nilainya lebih besar dibandingkan dengan UMP. Lalu apa itu UMP, UMP adalah Upah Minimum Provinsi.

Dan Apa Itu UMP? UMP atau Upah Minimum Provinsi merupakan upah minimum yang berlaku untuk satu provinsi. Jika di dalam suatu kabupaten atau kita sudah memiliki ketentuan mengenai UMK yang jumlahnya harus lebih besar dari UMP maka yang berlaku adalah ketentuan mengenai UMK.

Apa Perbedaan UMR, UMP dan UMK?

Karena UMR telah dihapuskan maka perbedaan antara UMP dan UMK yaitu

Beda antara UMP dan UMK pada yang menetapkan. UMP ditetapkan oleh gubernur, sementara UMK juga ditetapkan oleh gubernur namun atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati atau wali kota.

Bedanya lagi antara UMP dan UMK adalah pada pengumumannya yang dilakukan secara serentak oleh masing-masing gubernur pada setiap tanggal 1 November. Sementara UMK ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur selambat-lambatnya tanggal 21 November setelah penetapan UMP. Nilai UMK juga lebih besar dari UMP. Makanya upah di beberapa kota di Indonesia lebih tinggi dibandingkan upah di ibu kota.

Bedanya lagi, upah yang diberikan pada UMP lebih rendah dibandingkan dengan UMK. Jadi jangan heran jika ternyata, penghasilan buruh di ibu kota Jakarta lebih rendah dibandingkan upah buruh di Karawang dan Bekasi.

Agar lebih mudah maka kami menampilkan perbedaan antara UMR, UMK dan UMP.

 

Perbedaan

UMK UMP UMR
Definisi Upah minimum kota /kabupaten Upah Minimum Provinsi Upah Minimum Regional
Ruang Lingkup Satu Kota/Kabupaten Satu Provinsi Satu Provinsi
Nilai Upah Berbeda antar Kota/Kabupaten Sama selama masih satu provinsi Sama selama masih satu provinsi

 

Persamaan dari UMP dan UMK adalah

Sama-sama merupakan upah minimum yang didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun penetapan antara UMP dan UMK berbeda namun untuk ada persamaan antara UMP dan UMK pada waktu pelaksanaan yaitu pada tanggal 1 Januari.

Siapa yang Mengawasi UMP dan UMK?

Pengawasan dan pelaksanaan dari UMP dan UMK diatur pada Peraturan Menteri No 7 Tahun 2013 pada pasal 20. Yang melakukan pengawasan dan UMP dan UMK dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.

Apa Perbedaan sistem pembayaran UMP dan UMK?

Sistem pembayaran UMP dan UMK diatur dalam pasal 17. Bagi para pekerja atau buruh dengan sistem kerja borongan atau sistem harian lepas yang dilaksanakan sebulan dan paling lama dua belas bulan, maka upah rata-rata sebulan serendah-rendahnya sebesar upah minimum yang dilaksanakan di perusahaan bersangkutan.

Upah pekerja atau buruh harian lepas ditetapkan secara bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan upah sehari. Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja enam hari dalam seminggu maka upah bulanan dibagi 25. Sementara, bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja lima hari dalam seminggu maka upah bulanan dibagi 21.

UMR Kini Diganti Menjadi UMK dan UMP

Penetapan UMR ini dilaksanakan setiap tahunnya melalui proses yang panjang. Awalnya Dewan pengusaha Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha yang mengadakan rapat. Kemudian mereka membentuk tum survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh.

Setelah mengandalkan survei di beberapa kota di dalam provinsi yang dianggap mewakili barilah diperoleh angka  Kebutuhan Hidup layak (KHL) – yang sering disebut sebagai Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) Berdasarkan KHL, DPD juga mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah).

Kini, istilah UMR sudah tidak lagi digunakan, namun sudah diganti dengan UMP dan UMK. Namun tetap saja mayoritas tenaga kerja menyebut upah minimum yang diberikan perusahaan mereka adalah UMR.

Istilah UMR telah diganti menjadi UMK dan UMP. Istilah UMR telah diganti sejak terbitnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga kerja No. Per-01/Men/199 tentang Upah Minimum (Kepmenkertrans 226/2000).

Bunyi peraturan tersebut ada di pasal 1 Kepmenakertrans 226/2000 yang menyatakan bahwa Istilah Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I) diubah menjadi “Upah Minimum Provinsi”, Istilah Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II) diubah Menjadi Upah Minimum Kabupaten /Kota. Sejak itulah UMR diganti menjadi UMP dan UMK.  

Jadi Apa Itu UMP dan Apa Itu UMK? Dan Peraturan Mana yang Mengaturnya?

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 mengenai Upah Minimum (Permen Upah Minimum) adalah

  1. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.
  2. UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi.
  3. UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten atau Kota.

Siapa yang Menetapkan UMP dan UMK?

UMP biasanya ditetapkan oleh gubernur. Selain UMP, Gubernur bisa menetapkan UMK atas rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/ wali kota. Besaran UMK yang ditetapkan biasanya lebih besar dari UMP.

Apa Dasar Perbedaan Penetapan UMP, UMR dan UMK?

Beda dari UMP, UMR, dan UMK memiliki perbedaan yang mendasar pada penetapannya. UMP ditetapkan berdasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Komponen kebutuhan hidup layak biasa digunakan sebagai dasar penentuan Upah minimum, di mana dihitung berdasarkan kebutuhan hidup pekerja dalam memenuhi kebutuhan mendasar yang meliputi kebutuhan akan pangan 2100 kkal per hari, perumahan, pakaian, pendidikan dan sebagainya.

Dulunya perhitungan UMP dihitung berdasarkan pada kebutuhan fisik minimum (KFM). Kemudian terjadi perubahan penghitungan yang didasarkan pada kebutuhan hidup minimum (KHM).

Kemudian perubahan itu cukup besar dari pekerja yang beranggapan, terjadi implikasi pada rendahnya daya beli dan kesejahteraan masyarakat terutama pada pekerja tingkat level bawah. Dengan beberapa pendekatan dan penjelasan langsung terhadap pekerja, penetapan upah minimum berdasarkan KHM bisa berjalan dan diterima pihak pekerja dan pengusaha.

Kapan UMR, UMK dan UMP Ditetapkan?

Perbedaan UMR, UMK dan UMP juga pada saat waktu penetapan. UMP mulai ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur secara serentak setiap tanggal  1 November.

Sementara penetapan UMK ditetapkan atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan Rekomendasi bupati/ wali kota. UMK juga ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur selambat-lambatnya tanggal 21 November setelah penetapan UMP dengan jumlah yang lebih besar dari UMO. UMP yang telah ditetapkan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya dan ditinjau kembali setiap tahunnya. UMP sendiri diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 mengenai pengupahan yang ditandatangani oleh Presiden.

Bagaimana Jika ada Yang Melanggar UMP, UMR dan UMK? 

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 mengenai Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 mengenai pengupahan, maupun yang berlaku, apakah UMP atau UMK. Akan tetapi, melihat dari pengertian di atas terlihat bahwa lingkup keberlakuan ketentuan UMK akan menjadi lebih khusus dari UMP.

Sehingga ketentuan mengenai UMP akan berlaku bagi seluruh kabupaten atau kota di suatu provinsi, dalam hal di kabupaten-kabupaten atau kota-kota di provinsi tersebut belum ada pengaturan  mengenai UMK masing-masing kabupaten atau Kota.

Hal ini juga bisa dilihat dari adanya ketentuan mengenai larangan bagi pengusaha memberikan upah di bawah UMK dalam peraturan atau keputusan gubernur di masing-masing daerah.

Contohnya sebagai berikut

  1. Pasal 3 ayat 2 mengenai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 121 Tahun 2016 mengenai Upah Minimum Kabupaten atau Kota di Jawa Timur tahun2017.

Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan upah minimum kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

  1. Poin Kedua Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 770/ Disnakertrans /2016 Tahun 2016 tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten Sintang Tahun 2017.

Upah Minimum Kabupaten sebagaimana dimaksud Diktum Ke satu adalah upah bulanan terendah yang diterima oleh pekerja untuk waktu kerja 7 jam dalam sehari dan 40 jam seminggu.

Dalam beberapa peraturan atau keputusan Gubernur juga ditetapkan mengenai penangguhan UMK bagi pengusaha yang tidak mampu membayar UMK. Ini berarti bahwa upah minimum yang dipakai adalah UMK. Sedangkan jika pengusaha tidak mampu menyesuaikan dengan UMK, pengusaha bisa meminta penangguhan Upah Minimum Kabupaten atau Kota Kepada Gubernur Jawa Barat melalu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling lambat tanggal 22 Desember 2016, dengan ketentuan sebagai berikut :

Selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, pengusaha yang bersangkutan tetap membayar upah yang biasa diterima pekerja,

Dalam hal permohonan penangguhan ditolak, pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja paling kurang sebesar upah minimum kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.

Dalam hal permohonan penangguhan disetujui pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan penangguhan Upah Minimum Kabupaten atau Kota Tahun 2017 yang ditetapkan dengan keputusan gubernur Jawa Barat.

Bagaimana Penetapan UMK dan UMP di suatu Daerah?

Cara UMK ditetapkan di suatu industri dengan menilai KHL yang tinggi, daerah industri bisa menetapkan UMK yang tinggi karena industri besar memiliki kemampuan untuk membayar karyawan dengan nilai tinggi pula.. Bisa saja UMK suatu daerah tidak terlihat dari kemewahan daerah tersebut.

Misalnya UMP tahun 2015 untuk ibukota Jakarta yang memiliki gedung yang tinggi dan super mewah hanya Rp 2,7 juta dan berlaku untuk seluruh daerah Tingkat II di Jakarta. Nilai UMK di Jakarta nyatanya lebih kecil dibandingkan dengan Kabupaten Karawang, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi yang nilainya lebih dari Rp2,8 juta. Saat ini pun nilai

Bisa terjadi seperti itu karena nilai UMK atau nilai Upah Minimum yang lebih mengikat karena berlaku di daerah tingkat II yang bersangkutan sementara UMP berlaku  di daerah tingkat II di daerah tersebut tidak memiliki UMK. Oleh karena itulah, baik pengusaha maupun karyawan harus mengetahui nilai UMK dibandingkan dengan UMP. Pengecualian terjadi di Jakarta karena UMP-nya harus berlaku untuk seluruh Jakarta.

Pengusaha juga harus mengetahui nilai UMK karena nilai inilah yang menjadi upah terendah yang harus dibayarkan perusahaan kepada karyawannya. Jika pengusaha tidak mampu membayar sejumlah itu maka pengusaha bisa mengajukan keberatan dan meminta penangguhan kepada pemerintah daerah.

Jika pengajuan penangguhan disetujui, pengusaha mendapatkan sedikit waktu untuk membayar karyawan di bawah UMK tetapi setelah masa penangguhan selesai perusahaan harus melakukan kewajiban sesuai dengan UMK.

Karyawan juga harus memahami bahwa UMK adalah Upah Minimum bagi karyawan baru yang masa kerjanya di bawah setahun. Dan setelah masa kerjanya melebihi setahun maka karyawan bisa mendapatkan.

Bagaimana Jika Ada Perusahaan yang Tidak Sanggup Membayar Upah Sesuai dengan UMR, UMP dan UMK?

Ketentuan UMR, UMP maupun UMK berlaku untuk semua perusahaan termasuk perusahaan yang bentuknya CV dan memiliki karyawan kurang dari 10 orang. Namun, jika pengusaha tidak mampu membayar sesuai dengan UMR, UMP dan UMK maka pengusaha bisa mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum.

Pengusaha tersebut harus mengajukan permohonan penangguhan kepada gubernur melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi paling lama.

Beberapa Jenis Pekerjaan Yang Gajinya di Bawah UMR, UMP dan UMK

UMP sering kali dianggar oleh beberapa pengusaha di Indonesia. Menurut survei, UMP dilanggar oleh beberapa provinsi di Indonesia sebesar 19,1% dari 947 responden mengatakan bahwa mereka mendapat gaji di bawah UMP. Profesi tersebut adalah guru, dosen, pedagang, sopir, petugas keamanan, pekerja, konstruksi, logistik, penjualan dan petugas kebersihan.

Hasil dari survei menunjukkan bahwa 19,1% responden mengemukakan bahwa mereka mendapat gaji di bawah UMP rata-rata 33 Provinsi yaitu sebesar Rp976.025. Dan 60 persen yang mendapatkan gaji di bawah UMP 60% di antaranya adalah pekerja laki-laki. Mereka kebanyakan bekerja di sektor industri, transportasi, pedagang, sopir, petugas keamanan, pekerja keamanan, pekerja konstruksi, logistik, penjualan dan petugas kebersihan.

Bagaimana Pelaksanaan dari UMK dan UMP?

Pelaksanaan UMK dan UMP nominalnya harus berdasarkan peraturan. Menurut pasal 15 ayat 1 maka pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah daripada upah minimum yang telah ditetapkan. Dan menurut pasal 15 ayat 2, Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.

UMP maupun UMK wajib dibayar bulanan kepada pekerja atau buruh. Berdasarkan kesepakatan antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha. UMP dan UMK bisa dibayarkan secara mingguan atau dua mingguan dengan ketentuan perhitungan Upah Minimum didasarkan pada upah bulanan.

Bagaimana cara Penetapan UMR, UMP dan UMK ?

Tata cara penetapan upah minimum diatur dalam Peraturan Menteri No 7 Tahun 2013 pada Pasal 12. Gubernur dalam menetapkan UMP memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Kemudian, gubernur dalam menetapkan UMK memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati atau wali kota.

Kemudian rekomendasi akan disampaikan kepada gubernur melalu dewan pengupahan provinsi dan atau bupati atau wali kota, melalui satuan kerja perangkat daerah provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Kemudian, rekomendasi bupati atau wali kota berdasarkan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Kabupaten atau kota apabila telah terbentuk.

Baca Juga: Iniliah Besar Upah Minimal UMR di 34 Provinsi dan UMK Se Pulau Jawa

Apakah UMP dan UMK sama dengan Upah Pokok?

Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. (Penjelasan Pasal 5 Ayat 2 PP Pengupahan).

Upah Tanpa Tunjangan adalah komponen UMP bisa hanya berupa upah pokok. Upah pokok termasuk tunjangan tetap bisa juga upah pokok termasuk tunjangan tetap pada pasal 41 Ayat 2 pada PP Pengupahan.

Apa Dasar Hukum dari UMR, UMP dan UMK?

Dasar hukumnya adalah peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan (PP Pengupahan)

Apa Komponen Upah UMP dan UMK?

Komponen Upah tercantum dalam pasal 5 ayat 1 dalam PP pengupahan yang terdiri dari

  1. Upah tanpa tunjangan.
  2. Upah Pokok dan Tunjangan Tetap
  3. Upah pokok, tunjang tetap dan tunjangan tidak tetap.

Tunjangan Tetap adalah Pembayaran kepada Pekerja yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu yang terdapat pada pasal 5 ayat 2 PP pengupahan.

Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja yang diberikan secara tidak tetap serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran Upah pokok, seperti tunjangan transport dan atau tunjangan makan yang didasarkan pada kehadiran.

SHARE

LEAVE A REPLY