Pada masa kepemerintahan Jokowi-JK, pemerintah sudah menurunkan bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 22 persen menjadi 9 persen. Menkop mengatakan bunga yang rendah dan proses yang mudah menjadi daya tarik bagi pelaku KUMKMK untuk mengajukan kredit guna mengembangkan usaha. untuk per 17 Oktober 2016 saja relaisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp 75 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 3,5 juta orang. Sedangkan target hingga akhir tahun diharapkan penyerapan KUR bisa mencapai Rp 100 triliun dengan begitu pencapaian sudah mendekati target, dan memungkinkan untuk mengejarnya diakhir bulan.
“Kita sudah sepakat apa yang dikatakan pa Menko (Perekonimian) bukan pencapaiannya itu tapi kualitas pencapaian yang kita utamakan jangan sampai semua itu hanya untuk sektor perdagangan saja, ada sektor pertanian, perikanan, peternakan dan lainnya,” kata Menkop UKM AAGN Puspayoga dalam acara media briefing dua tahun pemerintahan Jokowi-JK di Istana, Jakarta, Selasa (25/10/2016).
Pengadaan program KUR bagi UMKMK ini diharapkan bisa membantu pengusaha dalam pembiayaannya, sedangkan bagi pemerintah dapat mendukung tercapainya percepatan pengembangan sektor rill dan pemberdayaan UMKMK dalam rangka penanggulangan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
Untuk menjangkau UMKM di berbagai sektor dalam hal pendanaan serta memperluas pelayanan perbankan dalam penyaluran KUR bagi UMKMK, maka pemerintah menambah jumlah bank penyalur KUR termasuk Bank Pembangunan Daerah dan Koperasi.
Untuk saat ini terdapat 16 bank penyalur KUR, di antaranya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Artha Graha Tbk, PT Bank Sinarmas Tbk, PT BPD Bali, PT BPD Kalimantan Barat dan PT BPD Nusa Tenggara Timur.
Tidak hanya itu, Kemenkop UKM juga menyediakan program penyaluran dana bergulir yang disalurkan melalui lembaga khusus, yaitu Lembaga Pengelola Dana bergulir (LPDB). Pemerintah berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat, penyerapan tenaga kerja, penumbuhan wirausaha baru, menyiapkan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
Penyalurannya pun sudah sangat signifikan, tercatat pada Oktober 2014 sampai dengan proyeksi akhir Oktober 2016 mengalami kenaikan sebebsar Rp 175 triliun lebih atau sebesar 12,9 persen. Ini pun berdampak pada akumulasi penyerapan tenaga kerja, di mana dalam dua tahun terakhir meingkat dengan angka proyeksi mencapai 629 ribu lebih orang.
Kabar baiknya, program ini juga menyentuh bebagai proyeksi tidak hanya perdagangan saja namun sektor hotel, restoran dengan nilai dana yang tersalurkan sebesar Rp 1,4 triliun atau 49,79 persen dari total dana bergulir priode Oktober 2014 hingga Oktober 2016.
Sebaran sektor usaha lainnya adalah pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan (23,65 persen), jasa-jasa (10,11 persen), pengangkutan (6,82 persen, industri pengolahan (3,91 persen), keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (2,27 persen), bangunan (2,23 persen), pertambangan dan penggalian (0,68 persen, listrik, gas dan air bersih (0,44 persen).
